Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.
DASAR HUKUM
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.
Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.
Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
- APBD;
- APBN; dan
- Sumber dana lain yang sah.
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik
permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- Bidang Urusan Kesehatan
- Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- Bidang Urusan Sosial
Download File
Contoh Format Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa ( SPM ) Kota/Kabupaten, Dlm proses
Post a Comment for "Contoh Format Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa ( SPM ) Kota/Kabupaten"