"Saya mendukung langkah Polres Selayar. Karena, jangankan jual-beli pulau, masuk saja ke Taman Nasional itu harus dengan izin petugas, kecuali masyarakat lokal yang dalam kerja sama kemitraan dan pembinaan oleh Taman Nasional. Saya mengikuti terus perkembangan dari Jakarta," ujar Siti Nurbaya kepada detikcom, Sabtu (30/1/2021).
Pengelolaan kawasan Taman Nasional memang masuk otoritas Kementerian LHK. Siti lalu menjelaskan duduk perkara soal kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang.
"Terkait proses hukum jual-beli Pulau Lantigiang yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate dimaksud dilakukan atas permohonan proses hukum Ditjen Konservasi yang diusulkan pada Juni 2020," ujar Siti.
Siti menerangkan, pada 2019 sudah ada indikasi kasus penjualan tanah di Pulau Lantigiang, tapi belum ada bukti cukup. Lalu pada 2020, pihak Taman Nasional Taka Bonerate mendapatkan bukti kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama.
"Balai Taman Nasional Taka Bonerate, setelah diketahui pasti saat melihat kopi surat jual-beli yang dilampirkan lampiran PT Selayar Mandiri Utama yang mengajukan pertimbangan teknis tertanggal 17 Juni 2020. Pada 2019, sudah ada indikasinya, namun belum ada bukti yang cukup," kata Siti.
Pada akhir Desember 2020, Balai Taman Nasional Taka Bonerate berkonsultasi dengan Polres Selayar dan kasus ini diproses pada Januari 2021. Pulau Lantigiang pada 2021 telah ditetapkan menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan.
"Pulau Lantigiang, seluas sekitar 5,6 hektare merupakan zona pemanfaatan dalam rencana/zonasi pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate. Pulau tersebut tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas masyarakat. Pada 2021 ini telah ditetapkan untuk Pulau Lantigiang menjadi satu wilayah resor pengelolaan/pengawasan dengan pertimbangan pulau rawan aktivitas destructive fishing dan jual-beli pulau," jelas Siti.
Bagaimana proses penanganan kasus ini?
Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Jinato pada 2015 diduga ikut terlibat pada kasus penjualan Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), karena menandatangani akta jual-beli pulau itu. Polisi telah memanggil Kades dan Sekdes untuk dimintai keterangan.
"Penjualan tersebut memiliki surat keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang yang dibuat oleh Sekdes Jinato 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Jinato 2015," kata Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Temmangnganro Machmud kepada detikcom, Sabtu (30/1).
Kades Jinato, Kepulauan Selayar, pada 2015 dijabat pria berinisial AH, sementara Sekdes dijabat pria berinisial RS. Polisi akan memeriksa keduanya dalam waktu dekat.
Kasat Reskrim Polres Selayar Iptu Syaifuddin mengatakan penyidik akan mendalami keterangan Kades dan Sekdes mengapa bisa ada warga yang menjual pulau.
"Diperiksa terkait dengan kepemilikan pulau itu, kenapa orang itu menjual, apa alas haknya dia," kata Syaifuddin.
Diberitakan sebelumnya, seorang warga berinisial SA menjual tanah di kawasan Pulau Lantigiang seharga Rp 900 juta ke perempuan berinisial AS. SA pun sudah menerima uang muka senilai Rp 10 juta dari AS melalui pria berinisial KS, yang tidak lain adalah keponakan SA.
Kaus jual-beli pulau ini terungkap setelah pengelola Taman Nasional Wilayah II Jinato mendapat laporan dari petugas resor Jinato yang menemukan fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Pulau Lantigiang serta surat keterangan jual-beli tanah Pulau Lantigiang.
Temuan oleh pengelola dan petugas resor tersebut kemudian dilaporkan ke Balai Taman Nasional Selayar lewat nota dinas nomor:ND.221/T.45/STPN.II/SET/ 6/2019, tanggal 24 Juni 2019. [detik.com]
Post a Comment for "Menteri LHK Dukung Polisi Usut Penjualan Pulau Lantigiang Selayar"