Hal itu disampaikan Herindra usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Awalnya Herindra memberi jawaban soal sistem pembiayaan.
"Nanti baru kita anulah, baru kita pikirkan nanti bagaimana," kata Herindra.
Herindra kemudian menekankan rencana pembelian alutsista Rp 1,7 kuadriliun tidak membuat anggaran Kemenhan naik signifikan. Dia menyebut Kemenhan hanya meminta anggaran 0,8 persen dari gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto.
"Ya intinya begini ya, Kemhan itu tidak akan, anggaran selama ini kan 0,8% dari GDP, kita minta itu saja. Nggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan, itu saja, sama saja," ujarnya.
"Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," sambungnya.
Terkait skema, Herindra tak menjelaskan secara gamblang. Dia menyebut sejauh ini pembelian alutsista baru sekadar rencana.
"Ya nanti kita lihat nantilah, kita baru rencana," imbuhnya.
Seperti diketahui, Kemenhan berencana membeli alutsista TNI. Rencana pembelian alutsista itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dalam perpres tersebut tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.
Dalam rancangan perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686. [detik.com]
Post a Comment for "Wamenhan soal Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun: Anggaran Tak Naik Signifikan"