Padahal salah satu karakter yang harus dimiliki PKBM adalah kemandirian penyelenggaraan. Bagi PKBM yang tidak berusaha meningkatkan kualitas dan menjaga mutu untuk mencapai kemandirian, akan sangat sulit untuk bisa berkembang. Bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan PKBM, dengan mengeluarkan biaya yang sesuai dengan apa yang diperoleh, faktor biaya tidak lagi akan diperhitungkan. Salah satu contoh adalah warga belajar Paket C, akan mengeluarkan biaya berapapun asal memperoleh ijazah yang memang mereka butuhkan.
Untuk itu, dibutuhkan lembaga yang sudah mempunyai legalitas formal dari pemerintah agar diakui kredibilitasnya. Salah satu diantaranya melalui proses akreditasi. Pengajuan akreditasi mulai tahun 2015 lebih mudah dan menguntungkan, karena dengan satu instrumen model INST-PKBM-2014 maka lembaga PKBM yang mempunyai 2 program utama dan 1 program pendukung bila memenuhi akan terakreditasi dengan peringkat A, B, C atau tidak terakreditasi.
Maksud dari program utama, yaitu: Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Keaksaraan, PAUD, Program Kursus dan Pelatihan terstruktur, sedangkan yang dimaksud program pendukung adalah program PAUD dan PNF selain utama seperti lifeskill, TBM, pendidikan perempuan, dan program pendidikan nonformal lainnya.
Sosialisasi PKBM kepada berbagai lapisan masyarakat perlu terus disebarluaskan. Kita sama maklumi bahwa selama puluhan tahun ini, PKBM memang sudah hadir. Namun PKBM dianggap hanya sekedar sebuah tempat yang sekedar berkumpulnya mereka yang putus sekolah atau buta huruf. Tapi tidak pernah disimak apa maksud berdirinya PKBM itu.
Sejatinya, PKBM punya andil besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.PKBM merupakan tempat berkumpul mereka yang karena sesuatu dan lain hal pendidikannya belum mendapatkan pendidikan formal. Maka setelah ia dewasa dan sudah tidak layak lagi masuk di sekolah formal apakah sekolah dasar, SLTP ataupun SLTA karena faktor usia. Maka PKBM merupakan wadah untuk mereka yang sadar untuk pemberoleh pendidikan kesetaraan seperti: Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
Perlunya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap PKBM, karena PKBM merupakan wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Bagaimana warga masyarakat kita yang usianya sudah dewasa namun pendidikannya masih tertinggal. Misalnya belum lulus sekolah dasar. Apakah mereka harus masuk SD. Tentu saja tidak. Karena kalau ia masuk SD, mungkin lebih tua murid dari pada guru.
Semangat mereka inilah yang dari tahun ke tahun selalu dipelihara danditingkatkan kapasitasnya agar dalam melaksanakan program PNF tetapmengedepankan standar mutu yang digariskan oleh kemendikbud. Diantaranya melalui diklat Peningkatan Kompetensi Pengelola PKBM. Ini penting agaranggapan minor bahwa PKBM sebagai penjual ijasah program paketan bisadieliminir dengan kerja nyata dan kerja benar yang dibuktikan dengan mutu lulusan yang semakin benar-benar setara dengan sekolah formal.
Era pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), mau tidak mau bangsa Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang bermutu agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Untuk itulah tugas pendidikan, baik formal maupun nonformal harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar terampil dan professional untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lapangan kerja.
Segaris dengan keberadaan PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Untuk itulah, ke depan, pengelola PKBM harus sering berkomunikasi dengan Balai dan Dinas Pendidikan untuk memudahkan koordinasi, mensukseskan program pendidikan nonformal, disamping untuk memperluas jejaring kemitraan serta peluang bisnis antar PKBM. Termasuk mendorong penilik untuk memerankan diri sebagai pembimbing, pendamping, dan pengendalian mutu sesuai dengan tupoksinya. Jangan hanya datang ke PKBM Ketika ada acara seremonial belaka. Itu kelakuan lama yang sudah tidak sejalan dengan revolusi mental yang didengungkan pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, pengelola harus sadar bahwa PKBM itu sejatinya bukan hanya sebagai tempat kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga sebagai tempat kegiatan usaha ekonomi produktif dan sebagai tempat kegiatan pengembangan masyarakat. Artinya, ketika di masyarakat sedang ramai memperbincangkan masalah terorisme, narkoba, kriminalitas remaja, dan trafficking, misalnya, maka pengelola PKBM boleh mengundang masyarakat sekitar untuk diajak rembugan membahas masalah tersebut agar tidak mengimbas pada generasi muda yang ada di daerah dimana PKBM berada. Dengan demikian upaya peningkatan kompetensi pengelola PKBM untuk penjaminan mutu program yang diselenggarakan perlu diagendakan secara terjadwal.
Salah satu upaya yang ditempuh, disamping diklat adalah mendorong PKBM untuk segera mengajukan permintaan akreditasi kepada BAN-PNF, sehingga ke depannya penyelenggaraan program PNF di PKBM benar-benar sesuai dengan delapan standar pendidikan. Jelas dampaknya keberadaan PKBM tidak akan dipandang sebelah mata oleh mereka yang sinis terhadap gaya PKBM dalam menjalankan programnya selama ini yang tampaknya asal-asalan.
Download File
Post a Comment for "Download Rubrik Penilaian Akreditasi Program Dan Satuan PKBM ( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat )"