KPK meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera melakukan pembenahan terhadap data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan sosial (bansos). Hal ini untuk memperkuat akurasi data sehingga pemberian bansos bisa tepat sasaran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan lembaga antirasuah sebenarnya memberikan dua kali catatan ke Kemensos terkait perbaikan data.
Pertama, memberikan catatan kepada Kemensos terkait pembenahan sejak 2018 dengan melakukan pemadanan sebagai bentuk aksi Stranas PK. Kemensos diminta untuk utilisasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebanyak mungkin pada DTKS.
"Sesudah 2020 selesai Stranas, kita pikir beberapa program tidak dilakukan, beberapa dilakukan," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Senin (11/1). Menteri Sosial Tri Rismaharini turut hadir dalam konferensi pers itu.
KPK pun menilai pemadanan data ini berjalan sangat lambat. Hal itu yang dinilai KPK saat awal tahun 2020 ketika ada program bansos. DTKS dipandang perlu menjadi rujukan dalam pemberian bansos.
"Pemadanan ini berjalan sangat lambat, jadi begitu dateng bansos kita bilang DTKS harus dipakai, meski kita tahu ini masih banyak kekurangannya," sambungnya.
Karena masih ada rekomendasi tak dijalankan, KPK pun melakukan kajian. Dalam kajian itu, termuat pula rekomendasi yang hasilnya sudah dikirimkan ke Kemensos pada 3 Desember 2020 lalu.
"Jadi kalau dari Stranas rencana aksi, tapi kalau dari litbang itu rekomendasi yang kita pantau 6 bulan ke depan. Kurang lebih isinya masih sama itu, tentang ketidakakuratan DTKS dan kualitas data di dalamnya," ucapnya.
"Kualitasnya artinya kalau kita cek dari JAGA bansos hampir setengah dari pengaduan adalah orang yang sudah didaftar tapi tidak dapat. Tadi kita sudah klarifikasi ke Bu Risma, yang dimaksud ini Bu, sebenarnya orang miskin yang tidak terdaftar di DTKS," ujarnya.
Menurut Pahala, pembenahan data perlu segera dilakukan. Terlebih saat ini Risma berencana menghapus bansos sembako dan fokus bansos menjadi tunai semua.
Pahala mengatakan, saat ini prioritas utama perbaikan DTKS adalah orang yang masuk kategori miskin harus masuk dalam data itu. Agar bisa mendapatkan bansos secara tunai.
"Orang (miskin) yang enggak ada di DTKS tapi harus segera masuk karena ini yang lebih urgen dibanding orang yang ada di dalem tapi enggak terlalu miskin gitu," ucapnya.
"Sekali lagi, yang miskin belum masuk DTKS kita sepakat ini jadi prioritas segera dalam kerangka bansos sekarang," pungkasnya.
Sumber : kumparan.com
Post a Comment for "KPK Minta Kemensos Segera Benahi DTKS Sebagai Dasar Data Pemberian Bansos"